1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Kenaikan Harga Sembako: Masalah Dan Solusi

Saturday, 26 February 2011 20:37

Written by DR. Abdurrahman Abdullah

PDF Print E-mail

Permasalahan

Sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah selama 2 pekan ini mulai menunjukkan kenaikan.  Kebutuhan pokok, seperti beras, bawang merah dan putih, daging dan telur ayam, gula pasir, naik sekitar 30-75%, dan yang meningkat tajam adalah cabai keriting dan cabai merah dengan lonjakan harga hingga mencapai dua kali lipat.

Dalam teori ilmu ekonomi, harga merupakan salah satu faktor utama-- meskipun bukan faktor satu-satunya--yang mempengaruhi pilihan pembeli. Harga menjadi faktor utama pilihan pembeli semakin terlihat di antara kelompok-kelompok miskin. Namun, harga bukan menjadi faktor utama pilihan pembeli bagi masyarakat yang mampu/kaya. Namun, teori ini hanya berlaku bagi produk-produk di luar kebutuhan bahan pokok. Untuk kebutuhan bahan pokok yang termasuk kebutuhan primer, akan memiliki dampak garis lurus dengan turunnya pembelian pada kebutuhan sekunder dan pertumbuhan ekonomi.

Dapat dikatakan bahwa:
1.    Jika harga barang primer meningkat, sementara pendapatan tetap, akan menyebabkan harga barang sekunder pun akan meningkat.
2.    Pembelian terhadap barang sekunder pun akan menurun.
3.    Perubahan harga barang konsumsi menyebabkan tingkat substitusi (pergantian) terhadap barang konsumsi akan berubah pula.

Untuk poin 3, dapat dilihat kasusnya di masyarakat, di mana pada saat cabai rawit harganya meningkat maka pedagang makanan yang banyak menggunakan cabai akan menggantikannya dengan cabai oplosan atau mengurangi kadar cabainya.
Dengan demikian, dari penjelasan di atas, maka harga kebutuhan primer harus dikendalikan oleh pemerintah. Jika tidak, maka akan terjadi kelesuan ekonomi negara, yang berimbas pada penurunan daya saing produk lokal dan penurunan pertumbuhan ekonomi.

Faktor-faktor Kenaikan Harga

Kenaikan harga sejumlah kebutuhan barang pokok pada Juli 2010 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1.    Perbandingan Supply and Demand yang tidak seimbang. Supply kebutuhan bahan pokok terganggu oleh perubahan iklim, yaitu tingginya frekuensi hujan di bulan kemarau yang menyebabkan para petani gagal panen. Cabai dan sayuran mengalami gagal panen di daerah-daerah penghasil cabai dan sayuran.

2.    Siklus tahunan, Demand terhadap kebutuhan barang pokok meningkat seiring dengan semakin dekatnya bulan puasa dan lebaran.

3.    Efek psikologis dari kenaikan TDL yang mencapai 20% untuk sektor industri.

4.    Faktor lain: faktor pedagang. Kenaikan beras misalnya, selain dipicu oleh faktor Supply and Demand, dipicu juga oleh permainan para pedagang/tengkulak, di mana petani lebih memilih menjual ke pasar bebas daripada ke Bulog dikarenakan harga GKP (Gabah Kering Panen) dan GKG (Gabah Kering Giling) lebih tinggi daripada harga GKP dan GKG yang dipatok oleh Bulog.

Kebijakan
Pada kasus tidak seimbangnya Supply and Demand barang kebutuhan pokok di pasaran, maka logika ekonomi sederhana mengharuskan untuk meningkatkan Supply atau menekan Demand. Tetapi untuk menekan Demand sangat sulit karena terkait dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat primer. Maka alternatifnya mau tidak mau adalah meningkatkan Supply. Namun, untuk meningkatkan pasokan kebutuhan barang pokok seringkali didekati dengan solusi reaktif yang instan, misalnya dengan membuka kran import. Jika ini yang terus dilakukan, maka kebijakan tersebut tidak akan memberikan solusi yang komprehensif.

Diperlukan solusi yang cerdas dan komprehensif terhadap masalah Supply, di antaranya:
Pertama, memberikan pendampingan/penyuluhan yang serius terhadap para petani terkait budidaya produk-produk pertanian. Pendampingan yang dimaksud dapat berupa pembekalan pengetahuan teknologi penanaman, pemeliharaan, dan antisipasi terhadap perubahan iklim. Langkah ini, dengan kondisi bumi yang terus mengalami penurunan dengan munculnya isu Global Warming yang menyebabkan iklim tidak mudah diprediksi, menjadi hal yang mutlak diperlukan. Para petani Indonesia, mayoritas masih menggunakan teknologi dan sistem penanaman tanaman yang konvensional.

Sebagai contoh, Dinas Pertanian DKI Jakarta pada tahun 2006 mencatat tidak kurang 275 ton sayur mayur dipasok ke Jakarta per hari, dan pada tahun 2010 jumlahnya akan semakin besar.  Hanya sebagian kecil produk sayuran yang dihasilkan oleh petani di DKI Jakarta.  Kecilnya produksi sayuran yang dihasilkan di DKI Jakarta terutama disebabkan semakin sempitnya lahan pertanian. Teknologi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut di antaranya adalah dengan terus meningkatkan penggunaan teknologi Hidroponik, yakni dari teknologi budidaya berbasis lahan menjadi teknologi berbasis non lahan, tanaman tidak ditanam di tanah melainkan budidaya tanam tanpa tanah atau soilless culture digantikan dengan air. Tidak menutup kemungkinan dikembangkan pula teknologi-teknologi lain yang dapat menjawab permasalahan ketidakpastian iklim dan kesuburan tanah. Melalui penerapan teknologi terkini pada produk pertanian memungkinan lebih terjaminnya faktor Supply, sehingga di masa mendatang masalah siklus tahunan yang terkait dengan masalah Supply bukan lagi masalah yang terus menghantui masyarakat kita.

Secara payung hukum, untuk masalah penyuluhan pertanian telah ditetapkan dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Namun UU ini belum dilaksanakan secara maksimal. Padahal, dalam Pasal 27 telah disebutkan mengenai “Materi Penyuluhan”. Pasal 1 menyebutkan bahwa materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Pada Pasal 2 juga ditegaskan bahwa materi di antaranya berisi tentang unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 28 disebutkan untuk penerapan materi teknologi dalam materi penyuluhan diperlukan rekomendasi dari menteri pertanian.

Kedua, untuk stabilisasi harga beras khususnya diperlukan penguatan peran Bulog. Menurut Inpres Nomor 13 Tahun 2005, ada tiga tugas pokok Perum Bulog dalam tatanan kebijakan nasional. Pertama, pelaksanaan pembelian gabah oleh pemerintah secara nasional dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kedua, menyediakan dan menyalurkan beras untuk rakyat miskin (raskin). Ketiga, pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Terkait masalah HPP, menurut instruksi presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, yang mulai berlaku per 1 Januari 2009, HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp. 2.400,- per kg. Sementara HPP Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp. 3.000,- per kg. Petani lebih memilih menjual langsung ke pasar atau ke tengkulak yang berani membayar lebih mahal dari HPP yang telah ditetapkan pemerintah, GKP sebesar Rp. 3.100,- per kg dan GKG mencapai Rp. 4000,- per kg.

Untuk mengatasi masalah HPP tersebut, diperlukan payung hukum yang lain yang dapat dijadikan instrumen penentuan HPP, bukan dipatok harganya tetapi menggunakan rasio dari neraca beras (perbandingan antara hasil panen dengan kebutuhan masyarakat).

Penguatan peran Bulog dalam arti lain, adalah penguatan dari segi status. Sebelum berubah menjadi Perum, Bulog memiliki peran signifikan sebagai penyangga beras nasional. Awalnya, status hukum Bulog adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI No. 39 tahun 1978. Namun, sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 timbul tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah dipangkas secara drastis sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan World Bank.

Isu mengenai pengembalian status hukum Bulog masih dikaji baik di tingkat pemerintah maupun di DPR. Di Komisi VI DPR sendiri, pada beberapa RDP (Rapat Dengar Pendapat), banyak disinggung mengenai hal ini. Semangat utamanya adalah agar Bulog dapat berperan seperti pada masa dahulu khususnya dalam menstabilkan harga beras. Bentuk status hukum yang idealnya seperti apa masih dalam tahap kajian dan pendalaman.

Ketiga, terkait dengan kebijakan perdagangan. Masalah perdagangan, baik barang primer (kebutuhan pokok) maupun sekunder di dalam negeri, belum memiliki payung hukum yang memadai. Hal ini terbukti belum ada UU Khusus tentang Perdagangan, sehingga praktek tengkulak masih banyak dijumpai dalam perdagangan produk pertanian. RUU Perdagangan saat ini telah masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan akan segera dibahas oleh Pemerintah dan DPR. Hal ini untuk menjawab masalah mengenai kepastian hukum dalam masalah perdagangan.  Peraturan ini akan menggantikan tiga undang-undang kuno yang selama ini mengatur soal perdagangan di negeri ini. Ketiga undang-undang (UU) itu adalah Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie Tahun 1934, Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86 tentang Penyaluran Perusahaan, UU Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang dan UU Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan. Hal ini disebabkan 3 UU kuno itu sudah tak lagi cocok dengan kondisi sekarang. Dengan UU Perdagangan, peraturan teknis perdagangan akan semakin jelas. Selain itu, pemerintah menjamin pelaku usaha tidak mendapat hambatan dari pemerintah daerah dalam melakukan transaksi. UU Perdagangan kelak akan mengatur berbagai hal. Di antaranya, perlindungan perdagangan, kerjasama internasional, praktek dagang yang dilarang standardisasi, transaksi elektronik, dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan perdagangan.

Keempat, terkait dengan faktor efek psikologis kenaikan TDL. Listrik merupakan pasokan energi utama bagi sektor industri. Kenaikan TDL memiliki imbas langsung pada beban operasional perusahaan. Namun, tidak dipungkiri pula, bahwa PLN merupakan perusahaan BUMN yang selalu merugi dan mendapat subsidi besar. Kenaikan TDL adalah salah satu cara untuk memberikan peluang bagi PLN untuk dapat beroperasi secara layak. Meskipun demikian, saat ini masalah kenaikan TDL masih dikaji ulang di DPR, khususnya di Komisi VI dan VII. Di Komisi VI sendiri, pada hari Senin (19 Juli 2010) akan dilakukan audiensi/RDPU dengan berbagai kalangan pengusaha di berbagai sektor mengenai dampak kenaikan TDL, sehingga diperoleh rekomendasi yang bersifat win-win solution antara kepentingan PLN dan kepentingan masyarakat.

Keempat kebijakan yang bersifat makro di atas, merupakan langkah yang dirasakan komprehensif untuk mengatasi masalah kenaikan harga sembako yang selalu terjadi di Indonesia, terutama dalam siklus tahunan menjelang puasa dan lebaran, serta untuk mengantisipasi ketidakpastian iklim di negara kita. Peran serta dari berbagai elemen bangsa ini mutlak diperlukan, baik dari pihak DPR sebagai legislatif yang merancang payung hukum, pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan kebijakan, maupun masyarakat sebagai tujuan akhir dari kebijakan. Berbagai masukan dan ide untuk kemajuan bangsa dari manapun berasal harus dihargai dan dijadikan sebagai wahana untuk terus memperbaiki kehidupan bangsa.

Comments  

 
+1 #1 Muhaimin 2011-07-28 15:29
kenaikan harga sembako,,,meman g menjadi rahasia umum.Hiden kepentingan menjadisesuatu berefek yang dimainkan oleh calo, ini harus terkuak dan dihilangkan...supaya masyarakat kecil bisa mendapatkan apa yang layak,,dan bisa menjangkau semua kebutuhan primer sesuai kapasistas ekonominya....
Quote
 
 
-1 #2 ika 2012-07-22 11:41
saya ijin dijadikan bahan referensi ta ya pak.
terimakasih.
Quote
 
 
0 #3 ika 2012-07-22 11:43
saya ijin jadikan bahan referensi ta ya pak.
terimakasih.
Quote
 
 
0 #4 saputra 2012-07-22 11:48
Quoting ika:
saya ijin dijadikan bahan referensi ta ya pak.
terimakasih.


OK silahkan...
Terima kasih
Admin
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Follow on Twitter

Data Angka

  • 900 guru SD telah dilatih pengajaran Matematika Metode Mudah dan Menyenangkan di 3 Kabupaten/Kota: Kota Bima, Kab. Dompu dan Kab. Lombok Utara.

  • 30 Kelompok Usaha Bersama di 4 Kabupaten/Kota di NTB telah mendapatkan bantuan alat perbengkelan dari Kementerian Perindustrian atas usulan dari Abdurrahman Abdullah.

  • 20 siswa SMKN di Dompu mendapat beasiswa mandiri dari Kementerian Pendidikan Nasional atas usulan dari Abdurrahman Abdullah.